Skripsi Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Atas Nama Terpidana Darianus Lungguk Sitorus

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut. Hakim pada Mahkamah Agung RI menghukum terdakwa DL Sitorus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan (subsidiair) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Eksekusi putusan untuk menyita objek perkara seluas  47.000 hektar di Areal Register 40 Padang Lawas secara materil mengalami hambatan-hambatan dari warga setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah keputusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan? kedua, bagaimanakah eksekusi putusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus terhadap barang sitaan berupa aset tidak bergerak di Areal Register 40 Padang Lawas? ketiga, apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam eksekusi putusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus di Areal Register 40 Padang Lawas? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dan melakukan identifikasi data lapangan. Kesimpulan menggambarkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan kebijakan implementatif berupa kebijakan criminal forfeiture menurut undang-undang tindak pidana korupsi dan secara yuridis telah memenuhi rasa keadilan walaupun keadilan yang diinginkan masyarakat setempat belum terpenuhi. Eksekusi putusan dilakukan secara materil di Areal Register 40 Padang Lawas untuk menyita objek perkara berupa kawasan hutan seluas  47.000 hektar. Hambatan yang dihadapi secara internal terkait dengan ketidaksiapan, kesalahpahaman, dan ketidakjelasan rencana dari Tim Eksekusi, secara eksternal terkait dengan penolakan massa dan/atau karyawan dengan membawa berbagai macam benda tajam. Tim Eksekusi melakukan upaya pembatalan kegiatan eksekusi dan melakukan upaya sosialisasi melalui pendekatan untuk menjelaskan kepada massa dan/atau karyawan mengenai kejelasan eksekusi.

DOwnload Bab 1